Buku Karya Braindilog

Berisi mengenai kajian analisis sosial dengan pendekatan konsep teori tokoh Sosiologi Indonesia.

Braindilog

Merupakan sebuah konsep dan metode diskusi yang di lakukan dengan tahapan Brainstorming, Dialectic, dan Logic dari teori atau permasalahan sosial yang didiskusikan.

Braindilog Sosisologi Indonesia

Mengawal Perkembangan Ilmu Sosiologi di Indonesia menuju otonomi teori Sosiologi Indonesia yang berlandaskan nilai, norma, dan kebermanfaatan masyarakat Indonesia.

Gerakan Otonomi Teori Sosiologi Indonesia

Sayembara menulis artikel sosiologi Indonesia adalah upaya Braindilog Sociology dalam menyebarluaskan gagasan otonomi teori sosiologi Indonesia.

Braindilog Goes To Yogyakarta

Diskusi Lintas Komunitas bersama Joglosonosewu dan Colombo Studies di Universitas PGRI Yogyakarta dengan tema "Konflik Horisontal Transportasi Online". Selain dihadiri komunitas, acara ini juga diikuti oleh beberapa perwakilan mahasiswa dari masing-masing kampus di Yogyakarta.

Sabtu, 01 Februari 2020

DINAMIKA EKS PECANDU NARKOBA DI MASYARAKAT: STUDI KASUS PADA REHABILITASI NARKOBA CARE HOUSE YOGYAKARTA

Abstrak
Yogyakarta merupakan salah satu pusat berkumpulnya seluruh pelajar nusantara. Pendatang yang datang ke Yogyakarta masing-masing membawa kebudayaan dari tempat tinggalnya terdahulu. Kemudian, muncullah berbagai kebudayaan baru serta kebiasaan baru, maka sebagai generasi muda dapat membentengi dirinya sendiri. Agar tidak terjerumus kedalam pergaulan bebas serta kegiatan yang negatif. Namun, bagi yang sudah terlanjur jangan dijauhi tapi harus selalu didukung serta didampingi untuk menjadi yang lebih baik. Penelitian ini tentang resiliensi eks pecandu narkoba dalam masyarakat, studi kasus pada rehabilitasi Care House Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat ketahanan eks pecandu narkoba dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan konsep psikologi sosial diantaranya : konsep self, konsep self esteem, dan konsep efficacy. Metode yang digunakan yakni penelitian kualitatif dengan studi kasus. Data dikumpulkan melalui  penelusuran dokumen tertulis baik berupa buku, jurnal, artikel, wawancara serta dokumetasi. Pengolahan data dilakukan dengan mereduksi data, menyajikan data, dan melakukan verivikasi untuk membuat sebuah kesimpulan. Hasil dari penelitian ini eks pecandu narkoba mengetahui jati diri barunya mampu membawa eks pecandu narkoba kedalam kehidupan yang dinamis serta mampu mempertahankan ketahanan hidupnya dimasa yang sangat sulit. Resiliensi yang dilakukan eks pecandu narkoba dalam membentengi dirinya dengan mempertahankan handle felling dalam kegiatan sehari-hari. Didukung dengan kegiatan yang berada dimasyarakat maupun kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh keluarga dirumah. 

Keyword : Eks Pecandu Narkoba, Resiliensi, Masyarakat 

Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan / zat adiktif lainnya.  Narkotika merupakan sebuah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan sebuah ketergantungan. 

Resiliensi merupakan bahasa lain dari ketahanan hidup seseorang saat  berada kesulitan dalam lingkungannya. Kemampuan seseorang dalam rangka mempertahankan dirinya  pada saat kondisi yang sangat sulit untuk dapat keluar dari zona aman nya atau mempertahankan dengan segala bentuk konsekuensi yang dimiliki.  Resiliensi dalam (terapheutic community) dikenal dengan istilah ketahanan eks pecandu narkoba. Ketahanan yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan ketahanan seorang eks pecandu narkoba dalam mengambil sebuah keputusan yang sangat sulit dimasyarakat. Semisal ketika menghadapi ejekan-ejekan dari lingkungannya dia harus bersikap seperti apa. Individu tidak boleh langsung melakukan pembalasan untuk orang yang mengejek kita, tetapi individu harus menunjukkan sebuah sikap menjadi dirinya yang baru. 

Eks pecandu narkoba bukanlah sosok seorang yang harus ditakuti karena pengalamannya yang negatif. Sebenarnya apa yang mereka lakukan itu semua mempunyai alasan. Namun, alasannya tidak perlu untuk dikonsumsi publik karena itu merupakan berangkat dari latar belakang keluarga mereka. Saat ini yang diperlukan oleh eks pecandu narkoba hanyalah sebuah dukungan serta motivasi yang sangat berharga untuk kehidupannya kedepan. Individu tersebut mempunyai tingkat kerentanan untuk kembali memakai narkoba sangat tinggi. Para eks pecandu narkoba ini mempunyai tingkatan relapse yang sangat tinggi. Jika mengetahui barang, tempat serta kawan yang pernah memakai seolah olah tersugesti untuk ingin lagi kembali kedalam dunianya. 

Dinamika jatuh bangun eks pecandu narkoba dalam ketahanan dari narkoba membuat individu menjadi lebih kuat serta tahan banting. Berangkat dari jatuh bangun tersebut membuat individu selalu belajar untuk mengevaluasi terhadap dirinya. Percuma kalau dari dalam individu tersebut tidak ada kemauan untuk bangkit serta menjadi yang lebih baik. Pada dasarnya obat yang paling mujarab adalah dari diri sendiri mempunyai motivasi serta kemauan untuk sembuh. Tetapi, eks pecandu juga harus selalu berhati hati dalam bergaul agar tetap dapat menjaga ketahanan yang sudah dia buat. Ketahanan akan roboh seketika jika individu tersebut tidak mampu bertahan. Kerentanan dalam memakai narkoba dapat dilihat dari beberapa faktor diantaranya : Self, Self Esteem, dan Self Efficacy. 

Tahap awal ini merupakan tahap dimana seorang eks pecandu narkoba akan mengalami tahap toleransi, tahap kecanduan terhadap dirinya untuk benar-benar tidak memakai narkoba. Jika tahap ini sudah berhasil dilewati oleh eks pecandu narkoba maka, pada fase selanjutnya memberikan bentuk treatmen kepada eks pecandu narkoba untuk bersosialisasi di masyarakat.  Bentuk treatmen yang dilakukan dimasyarakat yakni membiasakan eks pecandu narkoba dengan bersosialisasi dengan warga sekitar panti rehabilitasi. Sosialisasi dengan warga disekitar panti dapat membuat eks pecandu narkoba lupa dengan fikiran-fikiran yang mensugestikan dirinya untuk kembali mengonsumsi obat-obat terlarang tersebut. 

Pasien eks pecandu narkoba dalam hal ini masih belum dikatakan sembuh dan dapat pulang jika, belum bisa mengontrol stabilisasi mental, serta emosi. Konselor dalam perjalanan penyembuhan ini memberikan penghargaan kepada eks pecandu narkoba dengan memberikan fase-fase . Adapun fase-fase yang diberikan diantaranya:

Tabel 2. Fase – Fase Eks Pecandu Narkoba

Fase A
Eks pecandu narkoba belum boleh keluar dari panti rehabilitasi. 
Fase B
Eks pecandu narkoba sudah dapat keluar dengan diberikan tanggung jawab dan kembali ke tempat rehabilitasi tepat waktu. Tanggung jawab yang diberikan seperti halnya : uang saku bagi yang sekolah, serta menjadwal jam berapa pulang ke panti rehabilitasi.
Fase C
Eks pecandu narkoba sudah boleh pulang dengan waktu 2-3 hari dirumah kemudian, kembali ke panti rehabilitasi. 

Sumber Data : Hasil wawancara dengan pemilik rehabilitasi Care House Yogyakarta.

Fase – fase yang diberikan merupakan salah satu bentuk adaptasi eks pecandu narkoba untuk berada dilingkungannya. Dalam menjalankan fase-fase ini eks pecandu narkoba tetap dalam pengawasan panti rehabilitasi. Saat eks pecandu narkoba keluar dari panti dan kembali ke panti dipantau langsung oleh konselor. Ketika sudah melewati dari beberapa fase tersebut maka eks pecandu narkoba sudah dapat kembali kepada keluarganya. Jika suatu saat eks pecandu tersebut relapse maka, akan diambil lagi oleh pihak panti. 

Jika ketika fase – fase sudah terlewati maka, eks pecandu narkoba menjalani yang dinamakan tahap maintenance atau tahap pemulihan. Tahap maintenance merupakan tahap seorang eks pecandu narkoba sudah pulih dan masih harus diberikan beberapa perawatan untuk beberapa golongan narkoba. Perawatan serta perhatian yang diberikan oleh konselor sangat membantu untuk penyembuhannya.

Black label yang diterima dimasyarakat semisal: biasanya pemuda mendapatkan jatah ronda setiap malam minggu. Pada malam itu pemuda seluruh kampung berkumpul untuk ikut ronda. Kemudian, datanglah seorang ayah dari salah satu pemuda dikampung itu dan mengajak anaknya untuk pulang. Karena, ayahnya takut ketika ikut ronda sampai malam nanti anaknya diajak untuk mabuk, atau hal-hal yang tidak benar lainnya. Secara tidak langsung eks pecandu narkoba mengalami diskriminasi dari masyarakat. Terlihat jelas dari sini bahwa masyarakat belum bisa menerima seorang eks pecandu narkoba untuk kembali dalam lingkungannya.  Sebab, yang menjadi pedoman dimasyarakat yakni ketika mereka sudah berani mengambil resiko maka mereka juga harus menerima konsekuensinya. 

Melihat dari fenomena yang terjadi dimasyarakat sehingga didalam tempat rehabilitasi mereka juga dibekali dengan yang dinamakan positif thinking,handle feeling, serta  menggunakan mata untuk melihat, telinga untuk mendengar dan otak untuk berfikir dan mulut jangan berbicara dulu. Mengapa mulut tidak boleh berbicara dahulu sebab, jika mulut digunakan untuk berbicara nanti akan disalah gunakan berbicara yang nantinya dapat menyakiti orang yang telah menjustifikasi.  Sehingga dalam tempat rehabilitasi selalu ditanamkan untuk selalu menujukkan perilaku. Seperti halnya ada kerja bakti kita juga harus melakukan kerja bakti, sholad dimasjid, ronda dan lain-lain.
  
Bagan 3. Skema Proses Sosialisasi di Masyarakat

Sumber Data : Hasil wawancara dengan pemilik rehabilitasi Care House Yogyakarta
Bagan ini menggambarkan tentang eks pecandu narkoba selama proses sosialisasi di masyarakat pasca rehabilitasi. Black label yang diterima bukanlah menjadi sebuah alasan untuk seseorang tidak dapat membangun sosialisasi baru dalam masyarakat. Dalam prosesnya tidak ada yang instan, semua harus melewati beberapa proses didalam masyarakat.  Pertama yang harus dilakukan adalah dengan saling tegur sapa, tanpa membeda bedakan masyarakat yang telah membuat dia sakit hati. Kemudian, selalu berbuat jujur kepada semua orang, dan jangan pernah terulangi kembali dan masuk kedalam lobang yang sama. Selanjutnya, yang harus ditekankan untuk eks pecandu narkoba adalah dengan mengikuti seluruh kegiatan yang ada dimasyarakat seperti kerja bakti, gotong royong, kegiatan keagamaan, memberikan pencegahan serta pengetahuan terhadap siswa, mahasiswa, masyarakat yang ada di Yogyakarta.

Karya: Lailatul Chodriyah, S.Sos
Tenaga Pengajar di MTs Abdul Qadir Pandansari, Ngunut, Tulungagung, Jawa Timur
Email : lailatulchodriyah112@gmail.com


Kamis, 23 Januari 2020

PENERAPAN “E-GOVERMENT” DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Electronic goverment (E- Goverment) merupakan salah satu sistem baru yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang membantu pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sistem ini mulai muncul ketika era globalisasi dunia telah memasuki zaman yang serba canggih dan serba digital. Proses pelayanan pemerintah di era kontemporer wajib dituntut untuk melaksanakan pelayanan secara cepat dan efektif kepada masyarakat luas. Hal ini juga dalam rangka transaksi administratif dari masyarakat kepada pemeritah dan begitu pula sebaliknya.

Mengapa pelayanan e-goverment ini menjadi sangat penting di era kontemporer? Hal tersebut dikarenakan perlu adanya reformasi-reformasi di bidang pelayanan publik khususnya wilayah administratif pemerintah. Zaman dahulu misalnya ketika seseorang atau sekelompok masyarakat ingin memperoleh pelayanan administratif oleh pemerintah setempat, maka hal yang dapat dilakukannya adalah dengan mendatangi kantor-kantor tertentu agar supaya permasalahan dapat terselesaikan dan mendapat pelayanan secara maksimal. Hal ini sangat bernegasi dengan perencanaan pelayanan publik yang berbasis electronic, dengan sistem yang baru tersebut masyarakat tidak perlu khawatir untuk datang ke instansi-instansi terkait, karena pelayanan tersebut dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja dengan bermodalkan akses jaringan internet. 

Pelayanan yang berbasis digital (electronic) tidak hanya diperuntuhkan kepada masyarakat-masyarakat luas, akan tetapi juga menitikberatkan kepada pihak-pihak tetkait dalam rangka pelasanaan good governance, seperti instansi privat (swasta) dan juga stakeholder lainnya. Dengan adanya pelayanan pemerintah yang sudah canggih dan digital, maka para pihak-pihak stakeholder dapat dengan akan mudah mendapat pelayanan yang efektif serta efisien didalamnya. Misalnya, ada suatu perusahaan disuatu wilayah yang ingin memperoleh izin dari pemerintah setempat atas yang belum menjadi kewenangannya, maka dalam hal ini pihak tetkait tersebut dapat mengajukan proses perizinanya melalui sistem electronic saja  tidak perlu datang ke instansi terkait. Sehingga kecepatan dan juga pekayanan yang memadai dapat dirasakan oleh semua pihak tak terkecuali stakeholder pemerintah

Dalam perjalanan sejarahnya e-goverment di realisasikan dikarenakan adanya perubahan mendasar dari sistem pelayanan dari yang bersifat sentralistik dan otoritarian menjadi sistem yang otonom dan demokratis. Di era kontemporer proses pelayanan publik dituntut dan wajib dalam memberikan best servicing dengan prinsip akuntabel, proporsional, profesional, efisien, efektif, dan keterbukaan. Sehingga dari beberapa prinsip good governance itulah parameter pelayanan publik akan meningkat.
Elektronisasi Komunikasi

Dalam penerapan e-goverment diperlukan adanya inovasi dan terobosan yang baru dalam menciptakan pelayanan publik dengan didasarkan pada prospek efisien dan efektif. Pemanfaatan teknologi informasi dan  komunikasi merupakan hal yang bersifat absolute guna mempercepat pelayanan didalamnya. Sistem pelayanan publik yang berbasis elektonik atau digital juga merupakan upaya mendiskreditkan pelayanan publik yang bersifat face to face, artinya para masyarakat maupun warga negara akan mendapat pelayanan administrtaif tanpa harus datang langsung ke instansi terkait, akan tetapi cukup dengan mengakses dan terhubung ke server setempat.

Implementasi sistem pemerintah berbasis digital atau elektronik juga dapat mempercepat akses transaksi antar instansi maupun lembaga di pemerintahan. Hal ini juga sangat membantu pemerintah terkait dalam menyelesaikan urusan-urusan yang menjadi kewenenangannya. Senada dengan hal tersebut, sistem pemerintah berbasis elektronik juga mempermudah dan mempercepat koordinasi dengan pemerintah diluar instansinya, misalanya permusyawaratan dalam forum koordinasi pimpinan daerah (forkompinda), yang selama ini dilakukan secara face to face saja dan memakan waktu yang lama dikarenakan banyak hal, tetapi dengan adanya e-goverment  tersebut dapat dengan efektif dan efisien dalam meningkatkan koordinasi serta singkronisasi antar wilayah baik daerah maupun pusat.   
Hal lainnya yang patut dicermati adalah bagaimana pemerintah baik di pusat maupun didaerah mampu dan mencermati prinsip pengelolaan good governance secara benar. Pada dasarnya prinsip good governance memiliki integrasi yang kuat dengan masyarakat serta pihak-pihak swasta atau privat. Dengan jaminan adanya sistem digitalisasi elektronik maka, dapat diharapkan membantu usaha percepatan akses kepada pemerintah dan jaminan efisiensi sera estimasi waktu yang dibutuhkan. Misalnya, suatu perusahaan swasta ingin memperoleh izin secara legal kepada instansi pemerintah terdekat. Dalam hal ini, untuk mempermudah transaksi izin serta berbagai macam mekanisme strukturalnya  perusahan swasta tersebut cukup hanya memanfaatkan akses digital kepada instansi terkait serta melakukan transaksi-transaksi administratif didalamnya, sehingga pemerintah juga dapat merespon dengan cepat apa-apa saja yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut untuk dapat memperoleh izin secara legal.

Hal lain yang dapat ditemukan dalam penyelenggaraan e-goverment adalah adanya proses transparansi (keterbukaan), transparansi dimaksudkan agar seluruh kegiatan pemerintahan dapat diakses penuh oleh seluruh masyarakat umum. Harapan dari adanya sistem tersebut adalah pertanggungjawaban serta proyeksi-proyeksi pemerintah dalam hal mengeluarkan kebijakan. Selain kepada kebijakan, didalam e-goverment juga perlu adanya transparansi di sektor hukum (produk hukum), rancangan anggaran pendapatan belanja negara/daerah (RAPBN/RAPBD), anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah (APBN/APBD), aspek pembangunan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), rencana strategis (RESTRA), rencana kerja (RENJA) organisasi perangkat daerah (OPD) dan memuat seluruh kegiatan pemerintah yang bersangkutan. 
Cyberspace. 

Selain pemusatan kepada elektronikasi komunikasi, e-goverment juga menghadirkan inovasi baru dalam menghilangkan atau menghapus struktur birokrasi klasik. Seperti yang banyak diketahui banyak masyarakat umum, bahwa struktur birokrasi yang lama masih menghendaki adanya praktek nepotisme. Hal ini bisa terjadi karena adanya proses serta pelayanan yang bersifat face to face saja dan masyarakat cenderung jenuh terhadap pelayanan yang kurang optilmal, sehingga mereka lebih menyukai praktek-praktek nepotisme dalam menyelesaikan segala keperluannya.

Pengunaan sistem pemerintahan yang berbasis digital atau elektronik juga memberikan tantangan tersendiri bagi kedua belah pihak. Institusi pemerintah sebagai birokrasi yang melayani masyarakat harus mampu menerapkan e-goverment secara maksimal dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai. Masyarakat juga demikian, bahwasanya pemerintah juga harus mampu meningkatkan angka melek teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak tersebut dapat dengan singkron antara penerima layanan (masyarakat) dan juga pemberi layanan ke pada masyarakat (pemerintah).
Kesimpulan

Penerapan e-goverment dalam menujang seluruh kegiatan pemerintahan sangatlah dibutuhkan khususnya di era globalisasi sekarang. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan serta tuntutan pelayanan publik yang serba cepat dan menghemat estimasi waktu kepengurusannya. Ditambah lagi masyarakat di era kontemporer mayoritas sudah mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang ada, sehingga hal tersebut sangat mendukung pemerintah dalam hal realisasi e-goverment. Realisasi e-goverment juga menghasilkan implikasi yang begitu besar, diantaranya cyberspace (penghapusan struktur birokrasi klasik), penghilangan pelayanan face to face dan meningkatkan efektifitas pemerintah dalam melaksanakan good governance.
Saran 

Penerapan e-goverment hanya didukung dua faktor penentu, yakni pemerintah dan masyarakat atau pihak-pihak terkait. Dalam struktur birokrasi pemerintahan yang baik, para aparatur sipil negara (ASN) harus memiliki profesionalitas dan berintelektualitas dalam menjalankan pelayanan yang berbasis digital. Hal lain yang dapat diperhatikan adalah masalah penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung dalam mendukung kegiatan operasional sistem e-goverment. Selain pihak pemerintah beserta instansi-instansi terkait didalamnya, masyarakat juga harus melek terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga dapat menunjang maupun mendukung singkronnisasi penerapan e-goverment.

Daftar Pustaka
Achmad Junaedi. n.d. “Beberapa Pemikiran E-goverment Dalam Pemerintahan Daerah Di Indonesia”JIKAP, Volume 9, Nomor 1 tahun 2015.
Darmawan Napitupulu. 2015. “Kajian Faktor Implementasi E-Goverment Studi Kasus : Pemerintah Kota Bogor” 5 Nomer 3 (Maret).
Dimas Sigit Dewandaru. 2013a. “Pemanfaatan Aplikasi E-Office Untuk Mendukung Penerapan E-Goverment Dalam Kegiatan Perkantoran Studi Kasus: Puslitbang Jalan Dan Jembatan.” Yogyakarta, Maret 9.
Fahri Hamzah. 2010. Negara, Pasar, dan Rakyat. Jakarta: Yasasan Faham Indonesia.
Nyoman Sumaryadi. 2013b. Sosiologi Pemerintahan Dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia.
Stefanus Wisnu Wijaya. 6 Juni 20017. “Budaya Organisasi Dan Efektifitasn Penerapan E-Goverment.” Yogyakarta.

Karya: 
Mohamad Sukarno
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta