Buku Karya Braindilog

Berisi mengenai kajian analisis sosial dengan pendekatan konsep teori tokoh Sosiologi Indonesia.

Braindilog

Merupakan sebuah konsep dan metode diskusi yang di lakukan dengan tahapan Brainstorming, Dialectic, dan Logic dari teori atau permasalahan sosial yang didiskusikan.

Braindilog Sosisologi Indonesia

Mengawal Perkembangan Ilmu Sosiologi di Indonesia menuju otonomi teori Sosiologi Indonesia yang berlandaskan nilai, norma, dan kebermanfaatan masyarakat Indonesia.

Gerakan Otonomi Teori Sosiologi Indonesia

Sayembara menulis artikel sosiologi Indonesia adalah upaya Braindilog Sociology dalam menyebarluaskan gagasan otonomi teori sosiologi Indonesia.

Braindilog Goes To Yogyakarta

Diskusi Lintas Komunitas bersama Joglosonosewu dan Colombo Studies di Universitas PGRI Yogyakarta dengan tema "Konflik Horisontal Transportasi Online". Selain dihadiri komunitas, acara ini juga diikuti oleh beberapa perwakilan mahasiswa dari masing-masing kampus di Yogyakarta.

Jumat, 18 Januari 2019

CITY BRANDING “SOLO THE SPIRIT OF JAVA” SEBAGAI IDENTITAS KOTA SURAKARTA

A.     Latar Belakang
Branding kota atau daerah merupakan upaya pengenalan awareness kepada masyarakat luas baik di tingkat lokal, regional, maupun internasional. Hal ini agaknya memiliki kesamaan dengan definisi versi American Marketing Association, yang menekankan peranan merek sebagai identifier dan differentiator. Dengan maraknya penggunaan branding yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau kota, setidaknya mengindikasikan bahwasannya Indonesia sedang mengikuti trend dunia dengan selera serta greget yang sama, karena beberapa kota di banyak belahan dunia telah melakukan hal serupa sebagai instrumen identitas dan promosi (Riyadi, 2009). Sebut saja Malaysia dengan “The Trully Asia”, Brisbane “City of Sun Sunday”, ataupun Singapura dengan “Uniquely Singapore. Di Indonesia sendiri dapat dijumpai branding daerah, Bali “Shanti, Shanti, Shanti”, Yogyakarta “Jogja Never Ending Asia” dan juga Surakarta (Solo) dengan “Solo the Spirit of Java”.
Pembangunan identitas kota secara historis memang pernah dilakukan di Indonesia, dan arus akan hal tersebut semakin marak (khususnya) di era otonomi daerah. Sebelum ini identitas yang dimaksudkan cakupannya lebih bersifat lokal dan internal, seperti misalnya menyangkut penghargaan Adipura. Lihat saja slogan-slogan di daerah seperti halnya, Semarang Kota ATLAS, Solo Berseri, Banjarnegara Gilar-Gilar dan lain sebagainya (Riyadi, 2009). Dengan situasi global yang kian dinamis kemudian menuntut berbagai negara termasuk di dalamnya tiap daerah untuk mulai menggeser orientasi mereka dalam pengelolaan kawasan dari local oriented ke global-cosmopolit orientation (Kartajaya, 2005). Adanya perkembangan tersebut membuat berbagai daerah dihadapkan pada persaingan yang konteksnya tidak lagi lokal, namun lebih dari itu sifatnya yang global. Untuk saat ini Yogyakarta misalnya, tidak lagi hanya bersaing dengan Bali, Jakarta atau Bandung tapi juga sekaligus dengan Kuala Lumpur, Phuket atau Singapura.
Oleh Ohmae, salah satu elemen keberhasilan suatu daerah dan juga negara ini adalah kemampuannya untuk memberikan image atau identitas pada dirinya sendiri dan menawarkan sesuatu yang berbeda dan memisahkannya dari persaingan (Riyadi, 2009). Persaingan dalam hal ini merujuk pada kemampuan daerah untuk menciptakan persepsi yang baik bagi iklim bisnis dan investasi di daerah. Bagi daerah yang biasa-biasa saja tentu tidak akan menjadi pilihan investor untuk menanamkan investasinya. Untuk itu diperlukan suatu aktivitas pengelolaan image di suatu daerah (brand image) agar daerah tersebut tidak terkena cap yang jelek bagi investor. Mengutip pernyataan Al Ries dan Trout bahwa “perception is better than reality” (Riyadi, 2009).
Keberhasilan dalam membangun identitas sebuah kota barangkali layak disematkan kepada Kota Bandung. Kota ini memang telah familiar bagi banyak orang dengan julukkanya sebagai Paris van Java, artinya dari situlah dibangun sebuah persepsi bahwa kota ini merupakan duplikat dari kota Paris dengan segala hingar bingar destinasi wisata dan sajian tourisme lainnya. Hal ini terbukti dengan apresiasi yang dilakukan oleh internasional yang menobatkan Bandung sebagai peringkat 26 dalam The Best City in Asia mengalahkan Jakarta (peringkat 28) versi majalah Asiaweek.
Di Indonesia sendiri, city branding merupakan hal baru yang sudah menjadi trend di hampir tiap pemerintah daerah. Seiring dengan adanya semangat otonomi daerah, daerah harus berkompetisi agar tetap bertahan dengan mengandalkan potensi yang dimilikinya. Itu pula yang mendasari pemikiran tiap-tiap pemerintah daerah untuk melakukan branding, tak ubahnya dengan kota Surakarta yang akrab disapa dengan kota Solo itu. City branding banyak digunakan oleh negara-negara di dunia dalam upaya meningkatkan atau merubah citra suatu tempat atau daerah, dengan menonjolkan kelebihan dan keunikan daerah tersebut (Murfianti, 2010).
Jack Trout, seorang pakar pemasaran marketing misalnya mengatakan bahwa suatu daerah harus bertekat untuk berbeda dengan daerah lain, yang olehnya diistilahkan sebagai diferensiasi. Perbedaaan karena kinerja ekonomi bagus, kapasitas pemerintahan hebat, lebih efisien, infrastruktur memadai serta iklim usaha kondusif dan dinamis (Riyadi, 2009). Kota Surakarta barangkali menjadi salah satu dari sekian banyak daerah yang mencoba peruntungan melalui city branding dan Solo the Spirit of Java merupakan image atau identitas resmi yang dicanangkan oleh pemerintah daerah setempat. Image atau identitas Solo the Spirit of Java secara resmi diluncurkan sejak 14 Februari 2007 ini diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan daerah khususnya melalui sektor pariwisata. Sektor pariwisata sendiri belakangan menunjukkan perkembangan yang kian menjanjikan, setidaknya sektor ini diproyeksikan menjadi fenomena baru dalam perekonomian global di abad 21.
Sebagai kota yang sudah berusia lebih dari 250 tahun, Surakarta memiliki banyak kawasan dengan situs budaya dan sejarah. Keberadaan Keraton Kasunanan dan Mangkunegaran merupakan wujud eksistensi warisan budaya lokal yang masih terus dijaga eksistensinya sebagai warisan dari masa lalu dan sejarah. Selain itu keberadaan pasar-pasar tradisional maupun daya tarik kuliner menjadi bargaining tersendiri bagi pengembangan pariwisata kota Surakarta ke depan. Sebagai kota kedua terbesar di propinsi Jawa Tengah, Solo dikenal sebagai kota yang fokus terhadap sektor manufaktur diikuti dengan perdagangan, restoran dan hotel. Dengan keanekaragaman budaya, sejarah dan kesenian yang telah dikenal oleh masyarakat luas, termasuk keterbukaan dan keramahan masyarakat beserta kekayaan kuliner yang dimiliki dipercaya akan memberi andil besar bagi tumbuh kembangnya industri pariwisata kota Solo ke depan.
Melalui modal berbagai potensi budaya yang dimiliki, maka dukungan dalam bentuk non-materi seperti halnya image, identitas, ataupun merek bagi sebuah kota merupakan hal lain yang diharapkan mampu membangun sinergi yang konstruktif bagi tumbuh dan berkembangnya Kota Solo. Dengan pengembangan image atau identitas daerah menjadi langkah awal untuk mengarahkan daerah tersebut di masa yang akan datang. Oleh karena itulah pentingnya merumuskan city branding agar benar-benar dapat dibedakan dari daerah lain sebagai salah satu strategi meraih keunggulan bersaing baik di tingkat lokal, regional, bahkan internasional (Soebagyo, 2010).

B.     Apa itu City Branding
 City branding adalah upaya membangun identitas tentang sebuah kota. Identitas lebih banyak berkaitan dengan apa yang dipikirkan seseorang terhadap orang lain, apa yang dipercayai dan apa yang seseorang lakukan. Namun, identitas bukanlah sesuatu hal yang sifatnya given atau taken for granted. Identitas dalam hal ini adalah sebuah konstruksi, sebuah konsekuensi dari sebuah proses interaksi antar manusia, institusi dan praksis dalam kehidupan sosial (Pfefferkom. 2005) Identitas tidak hanya dipengaruhi oleh peristiwa, aksi dan konsekuensi masa lalu, tetapi juga dipengaruhi bagaimana sebuah peristiwa atau aksi diinterpretasikan secara retroaktif.
Dalam upaya membangun sebuah identitas, penggunaan merek atau branding bagi sebuah kota merupakan strategi tersendiri. Merek atau brand bukan hanya sebuah rangkaian kata atau gambar yang ditempel pada produk ataupun jasa tanpa sebuah makna yang mengikutinya. Brand atau merek, secara tradisional dapat diartikan sebagai nama, terminologi, logo, simbol atau desain yang dibuat untuk menandai atau mengidentifikasi produk yang ditawarkan kepada konsumen. Sebuah brand atau merek merupakan identitas yang unik dari sebuah produk atau jasa di dalam benak konsumennya, yang mencerminkan tingkat perbedaan dari competitor (Yeshin, 2004).
Sedangkan menurut Anholt, branding adalah proses mendesain, merencanakan dan mengomunikasikan nama dan identitas dengan tujuan untuk membangun atau mengelola reputasi. Dalam pengertian ini, branding merupakan proses deliberasi memilih dan menghubungkan atribut-atribut tersebut karena mereka diasumsikan memberi nilai tambah pada produk atau jasa. City branding dapat dipandang sebagai sebuah pendekatan yang tepat untuk mempromosikan suatu tempat atau wilayah jika melihat dunia sebagai pasar global dan suatu tempat atau wilayah merupakan sebuah produk atau sebuah perusahaan yang sedang bersaing dengan tempat atau wilayah lainnya dalam upaya untuk menjaga atau mempertahankan posisi mereka di tengah persaingan. Hal ini menjadi relevan di tengah globalisasi dengan paradigma pembangunannya yang dari orientasi local orientation ke global cosmopolit orientation (Kartajaya, 2005). 
Fenomena serupa global cosmopolit orientation agaknya berlaku pula dalam memahami perkembangan sektor pariwisata di era kekinian. Hal ini memang beralasan, mengingat prospek dari sektor ini dimana pariwisata merupakan industri terbesar dan terkuat dalam pembiayaan ekonomi global. Sebagai bangsa yang memiliki tingkat segregasi, baik alam, sosial, dan budaya yang tinggi, Indonesia berpotensi menjadi primadona sektor pariwisata. Setidaknya dengan penduduk yang tersebar di sekitar 17 ribu pulau, 470 suku bangsa, 19 daerah hukum adat, dan tidak kurang dari 300 bahasa, serta ragam warisan budaya. Itulah mengapa adanya city branding sebagai strategi pengemasan identitas daerah.
Dengan adanya perubahan paradigma pengelolaan pemerintahan daerah membuat persaingan antar daerah menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindarkan. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah strategi yang komprehensif guna menciptakan sebuah citra daerah yang kondusif bagi iklim investasi dan pembangunan. City branding tidak lain adalah sebuah upaya menanamkan persepsi terhadap target pasar sebuah daerah dengan mengidentifikasi ciri khas serta potensi yang dimilki yang pada akhirnya akan menciptakan sebuah identitas daerah. Identitas tersebut diperlukan sebagai upaya mendeferensiasi bahwa sebuah daerah paling pantas dan baik sebagai destinasi dan investasi. Hal ini kemudian dijabarkan dalam bentuk produk hukum pemerintah daerah, yang dijadikan pedoman bagi pengelolaan city branding.
Banyak keuntungan yang akan diperoleh jika suatu daerah melakukan city branding. Pertama, daerah tersebut dikenal luas (high awareness), disertai dengan persepsi yang baik. Kedua, kota tersebut dianggap sesuai untuk tujuan-tujuan khusus (specific purposes). Ketiga, kota tersebut dianggap tepat untuk tempat investasi, tujuan wisata, tujuan tempat tinggal, dan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan (events). Persyaratan suatu city brand tidak jauh dari persyaratan merek atau branding pada umumnya, yaitu city brand harus menunjukkan kondisi kualitas dari kota atau daerah yang sebenarnya. City brand pada kenyataannya bukan merupakan cita-cita atau visi semata-mata yang ingin dicapai, tetapi adalah kenyataan yang sebenarnya menggambarkan kondisi kota tersebut. Dengan demikian, di tengah persaingan global yang semakin memanas, setiap daerah harus mulai merancang branding yang jelas untuk menarik target pasar daerah yang terdiri dari traders, tourist dan investors (Krisna, 2008). 

C.      “Solo the Spirit of Java” sebagai Identitas Kota Surakarta
Branding kota atau lebih sering disebut sebagai city branding dapat mengubah persepsi lokasi dan stereotip suatu kota yang pada awalnya buruk menjadi menarik dan menguntungkan. City branding itu sendiri memiliki pengertian, yaitu suatu proses atau usaha membentuk merk dari suatu kota untuk mempermudah pemilik kota memperkenalkan atau mengkomunikasikan kotanya kepada target pasar (investor, tourist, talent, event) dengan menggunakan kalimat positioning, slogan, icon, eksibisi dan berbagai media lainnya dikenal luas (high awareness), disertai dengan persepsi yang baik. Tujuan city branding adalah agar kota tersebut dikenal luas (high awareness) dan mendapat persepsi yang baik, sehingga menjadi tempat bagi investasi, wisata, tujuan tempat tingal, dan penyelenggaraan kegiatan (event).
City branding justru merupakan sebuah upaya untuk menampilkan ruh kota atau inner beauty. City branding adalah soal membangun imajinasi kolektif terhadap suatu kota. City branding semata-mata bukanlah pekerjaan dari public sector, akan tetapi tugas dan kolaborasi dari semua pihak (stakeholders) yang terkait dengan kota tersebut, baik dari pemerintah kota, pihak swasta, pengusaha, interest group dan masyarakat. Sebuah tempat atau kota memerlukan sebuah identitas yang dapat menjadi pembeda antara kota tersebut dengan kota-kota lainnya. Sebuah identitas kota mempengaruhi bagaimana sistem perekonomian, politik maupun sosio-psikologi dari sebuah kota terbentuk. Pemerintah memiliki peran untuk mengidentifikasi identitas setiap tempat atau kota yang ada, hal ini bertujuan untuk memperkenalkan kotanya kepada pasar (investor, tourist, talent, event). Branding sebuah kota merupakan sebuah cara suatu kota untuk menjelaskan identitas kota itu sendiri serta untuk menarik perhatian positif bagi informasi umum.
Umumnya branding adalah strategi komunikasi yang berwujud dalam sebuah tagline, gambaran visual atau logo. Namun branding dalam arti luas merupakan strategi perkembangan dalam jangka panjang dari suatu tempat yang sangat berkaitan daya tarik sebuah kota tersebut bagi masyarakatnya. Manfaat city branding yaitu untuk mempengaruhi dan memberikan persepsi positif bagi suatu kota. City branding bukan hanya merefleksikan dari visi sebuah kota, bukan hanya sekedar menjadi stategi marketing dalam sistem perekonomian, bukan pula sebuah logo, tagline maupun identititas visual dari sebuah kota. Dalam melakukan branding sebuah kota, disitulah saat dimana potensi dari sebuah kota dijual dan diperkenalkan kepada pasar. Terdapat banyak alasan mengapa suatu kota harus memiliki strategi pada brand, karena pada sebuah brand yang kuat mampu untuk merubah persepsi dari suatu tempat dari image atau identitas buruk menjadi baik, meningkatkan image atau identitas suatu tempat, mampu membuat strategi masa depan dari potensi daerahnya, menambah daya tarik suatu daerah.
Citra kota memiliki kekuatan dalam membentuk merek (brand) untuk sebuah kota, mempengaruhi bahkan membentuk kota itu sendiri. Dan merek (brand) yang melekat pada kota sangat bergantung pada identitas kota. Setiap kota akan memiliki identitasnya, kota memiliki emosinya sendiri-sendiri. Sebuah dialektis antara masyarakat dan fisik kotanya. Ini seperti halnya sebuah mata uang dengan dua sisinya, bahwa pembangunan fisik sebuah kota tidak dapat terlepas dari masyarakat dan budaya yang dimiliki. Membangun fisik (city) pada dasarnya adalah membangun roh dan jiwa masyarakatnya. Kota yang berhasil membangun identitas yang kuat tidak hanya dari aspek fisik tetapi juga kehidupan sosial masyarakatnya. Kemampuan kota untuk mempertahankan karakter dan identitasnya dan bahkan mempengaruhi daerah lainnya.
Identitas bukanlah sesuatu yang bebas tanpa adanya sebuah batasan. Dengan batasan ini, seseorang akan sadar atas identitasnya. Identitas sebuah kota memiliki boundary antara satu dengan lainnya. Ada keterikatan dan social bounding, sehingga muncul apa yang disebut sebagai home atau rumah. Yang perlu ditekankan dalam konsep tempat adalah, tempat bukanlah sebuah hal yang statis, mereka selalu berubah. Tempat harus dilihat dalam konteks historis dan ekonomi tempat diciptakan, diperluas dan kemudian image dikonstruksi untuk merepresentasikan dan menjual tempat tersebut (Murfianti, 2010).
Kota Solo, merupakan kota budaya yang berasal dari sebuah desa bernama Solo, desa ini sudah ada sejak abad 18, jauh sebelum kehadiran Kerajaan Mataram. Sejarahnya bermula ketika Sunan Pakubuwana II memerintahkan Tumenggung Honggowongso dan Tumenggung Mangkuyudo serta komandan pasukan Belanda J.A.B. Van Hohendorff untuk mencari lokasi Ibukota Kerajaan Mataram Islam yang baru. Mempertimbangan faktor fisik dan non fisik, akhirnya desa Solo yang terpilih. Sejak saat itu desa tersebut berubah menjadi Surakarta Hadiningrat dan terus berkembang pesat. Adanya Perjanjian Giyanti, 13 Februari 1755 menyebabkan Mataram Islam terpecah menjadi Surakarta dan Yogyakarta lalu terpecah lagi dalam perjanjian Salatiga 1767 menjadi Kasunanan dan Mangkunegaran.
Surakarta, yang sekarang lebih akrab dikenal dengan nama Solo, memiliki nilai-nilai historis dari sejarah kota pada masa lampau. Dalam perkembangannya, Kota Solo memiliki sebuah semboyan “Solo the Spirit of Java” atau dapat diartikan sebagai Solo Jiwanya Jawa. Semboyan ini merupakan upaya pencitraan Kota Solo sebagai pusat kebudayaan di Jawa. Terlebih lagi Solo merupakan salah satu dari sebelas anggota Jaringan Kota Pusaka atau World Heritages Cities Network. Upaya memperkenalkan identitas Kota Solo sebagai kota budaya melibatkan seluruh pemerintah daerah di Solo Raya (Solo, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten) dan sepakat untuk membuat suatu kebijakan dengan menciptakan suatu identitas wilayah dengan city branding Solo the Spirit of Java”.
Penggunaan city branding “Solo the Spirit of Java” merupakan upaya untuk memperkenalkan karakteristik, budaya, dan potensi kota Solo. Slogan tersebut digunakan sebagai branding dan identitas bagi kota Solo sebagai pusat kebudayaan Jawa. Kesepakatan 7 daerah di wilayah Solo Raya dalam mengusung city branding “Solo the Spirit of Java” didasari pertimbangan untuk menciptakan sebuah kawasan dengan daya saing ekonomi yang kuat, sekaligus upaya menempatkan kawasan (positioning) diantara wilayah atau kawasan lain sehingga diperlukan ciri khusus sebagai identitas wilayah Subosukawonosraten ke masyarakat luas (Nugroho, 2014).
Kawasan Subosukawonosraten bekerjasama dengan tujuan terciptanya sebuah kawasan dengan daya saing ekonomi yang kuat. Untuk itu diperlukan identitas wilayah (branding) sebagai alat pemasaran, sekaligus menempatkan kawasan (positioning) diantara wilayah yang bersangkutan maupun kawasan lain. Solo ingin membangun citra baru, sebagai kota yang selalu dikenang sebagai pusat perkembangan kebudayaan Jawa. Berdasarkan hal tersebut dan dengan mempertimbangkan kemampuan potensial yang dimiliki, akhirnya tercipta slogan “Solo, The Spirit of Java”. Peluncuran slogan ini berkaitan dengan usaha memasarkan wilayah Subosukawonosraten. Slogan itu melekat sebagai identitas wilayah Solo, dan akan menjadi trade mark bagi setiap promosi dan usaha mengangkat produk unggulan ke dunia internasional (Rahajeng, 2007).
“Solo the Spirit of Java” sebagai brand kota Solo sebenarnya sudah mulai disosialisasikan sejak bulan Agustus tahun 2006, setelah terjadi kesepakatan dari ketujuh kepala daerah di kawasan tersebut untuk menciptakan identitas tersendiri bagi wilayahnya. Untuk menunjukkan keseriusan dari pencetusan program tersebut, sebagai langkah awal, diadakan kontes untuk memberikan slogan. Ada 3 slogan pemenang yaitu, Solo the Heart of Java, Solo the Heartbeat of Java dan Solo the Spirit of Java. Brand “Solo the Spirit of Java”, dipilih untuk menggambarkan keterikatan ini. Eksistensi Solo sebagai kota besar dengan potensi budaya, perdagangan dan industri pun makin diakui perlu adanya keterlibatan, kerjasama dan peningkatan komitmen dari berbagai pihak (Nugroho, 2014).

D.     Pencapaian City Branding Solo the Spirit of Java
Untuk menunjukan keseriusan dari pencetusan program tersebut, sebagai langkah awal, diadakan kontes untuk memberikan slogan. Ada 3 slogan pemenang yaitu, Solo the Heart of Java, Solo the Heartbeat of Java dan Solo the Spirit of Java. Slogan “Solo the Spirit of Java”, dipilih untuk menggambarkan keterikatan ini. The Spirit of Java mencerminkan kedalaman makna akan akar budaya, seni dan sejarah kota Solo, sehingga kota ini berhak mengklaim kotanya sebagai “Jiwanya Jawa”.  Selanjutnya, dibentuklah sebuah perusahaan sebagai pelaksana program pemasaran wilayah, yaitu PT Solo Raya Promosi. Pembentukan PT Solo Raya Promosi ialah sebuah upaya bagi pemerintah daerah untuk membangun perekonomian daerahnya. Perusahaan ini mempunyai fungsi utama menjembatani komunikasi antar daerah di kawasan itu dan dengan calon investor (Rahajeng, 2007).
Tugas perusahaan ini adalah menjadi lembaga yang bertanggung jawab terhadap proses komunikasi pemasaran. Dalam bahasa marketing hal ini disebut dengan integrated marketing communication, yaitu berbagai upaya baik promosi maupun public relations dengan tujuan mengomunikasikan produk. Komunikasi pemasaran hanya bisa dilakukan jika pemasar mempunyai merek yang bisa membedakan produk dengan pesaingnya. Maka, mau tidak mau PT Solo Raya harus membangun merek daerah yang akan dijual potensinya.  Salah satu strategi pemasaran daerah yang perlu dipertimbangkan oleh PT Solo Raya Promosi ialah membangun dan memperkuat merek daerah. Pada tahap awal, PT Solo Raya akan berusaha menjual potensi pariwisata dan investasi di kawasan Solo Raya. Perusahaan ini menyatakan sudah ada beberapa investor yang tertarik berinvestasi di Solo Raya.
Secara praktis proses membangun brand itu adalah dengan mengenali potensi setiap daerah. Langkah selanjutnya, diciptakan suatu elemen identitas wilayah berupa logo untik memperkuat brand name “Solo, the Spirit of Java”. Kata SOLO dipilih karena dikenal secara nasional dan internasional serta secara nyata digunakan masyarakat di wilayah Subosukawonosraten untuk menyebutkan lokasi tinggalnya. Logo tersebut dibuat dengan huruf modern untuk menyatakan kedinamisan. Huruf “L” yang lebih panjang menandakan keseimbangan, pergerakan dan pertumbuhan kawasan ini. Sisi unik dari logo ini terletak pada huruf “O” pertama yang berbentuk “lung”. Bentuk yang dinamis dan terbuka ini menggambarkan sifat masyarakat yang supel dan luwes. 7 goresan lengkung menggambarkan 7 distrik yang terdiri dari 6 Kabupaten dan 1 Kotamadya. 1 Lung yang menjadi pusat lingkaran menggambarkan visi bersama untuk maju sekaligus icon yang mewakili kekhasan lokal. Bentuk dan gerak lingkaran menggambarkan dinamisme dan semangat untuk maju bersama (Rahajeng, 2007).
Di bawah kata SOLO, terdapat slogan “The Spirit of Java”. Slogan ini dimaknai sebagai semangat bersama dalam proses pengembangan ekonomi dalam era globalisasi dan otonomi daerah. Semangat tersebut dilandasi oleh jiwa sebagai orang Jawa yang menjunjung tinggi budaya, sejarah, dan nilai-nilai luhur pendahulunya. Untuk selanjutnya, dilakukan upaya sosialisasi dengan mengajak seluruh lapisan masyarakat, pelaku usaha pariwisata, tokoh masyarakat, di berbagai wilayah di tujuh kabupaten atau kota. Secara bergiliran pihak pelaksana akan mengadakan temu muka untuk menggelorakan semangat memasarkan Solo dalam satu kesatuan wilayah yang utuh. Pemerintah yang bersangkutan juga mengadakan penataan di berbagai penjuru kotanya masing-masing dan berusaha menciptakan iklim kota yang kondusif, seperti penataan PKL dan pemukiman liar, pambangunan pasar, membuat taman-taman kota, termasuk meningkatkan ketertiban masyarakat dalam berlalu lintas dan peningkatan keamanan. Berbagai upaya dilakukan agar mengena seluruh lapisan masyarakat (Rahajeng, 2007).


E.      Kesimpulan
Di Indonesia sendiri, city branding merupakan hal yang kini mulai menjadi trend di hampir tiap pemerintah daerah. Seiring dengan adanya semangat otonomi daerah, daerah harus berkompetisi agar tetap bertahan dengan mengandalkan potensi yang dimilikinya. Itu pulalah yang mendasari pemikiran tiap-tiap pemerintah daerah untuk melakukan branding, tak ubahnya dengan kota Surakarta yang akrab disapa dengan kota Solo itu. City branding banyak digunakan oleh negara-negara di dunia dalam upaya meningkatkan atau merubah citra suatu tempat atau daerah, dengan menonjolkan kelebihan dan keunikan daerah tersebut.
Dalam upaya membangun sebuah identitas, penggunaan merek atau branding bagi sebuah kota merupakan strategi tersendiri. Merek atau brand bukan hanya sebuah rangkaian kata atau gambar yang ditempel pada produk ataupun jasa tanpa sebuah makna yang mengikutinya. Brand atau merek, secara tradisional dapat diartikan sebagai nama, terminologi, logo, simbol atau desain yang dibuat untuk menandai atau mengidentifikasi produk yang ditawarkan kepada konsumen sebuah brand atau merek merupakan identitas yang unik dari sebuah produk atau jasa di dalam benak konsumennya, yang mencerminkan tingkat perbedaan dari competitor.
Identitas adalah simbolisasi ciri khas yang mengandung diferensiasi dan mewakili citra organisasi. Identitas dapat berasal dari sejarah, filosofi atau visi atau cita-cita, misi atau fungsi, tujuan, strategi atau program. Unsur umum identitas antara lain adalah: (1) Nama, logo, slogan dan maskot, (2) Sistem grafis dan elemen visual yang standar: warna, gambar, bentuk huruf dan tata letak. (3) Aplikasi pada media resmi (official) dan media komunikasi, publikasi dan promosi (komersial). Identitas dibagi menjadi tiga bentuk yaitu: identitas budaya, identitas sosial dan identitas diri atau pribadi.
Kota Solo memiliki sebuah semboyan “Solo the Spirit of Java” atau dapat diartikan sebagai Solo Jiwanya Jawa. Semboyan ini merupakan upaya pencitraan Kota Solo sebagai pusat kebudayaan di Jawa. Terlebih lagi Solo merupakan salah satu dari sebelas anggota Jaringan Kota Pusaka atau World Heritages Cities Network. Upaya memperkenalkan identitas Kota Solo sebagai kota budaya melibatkan seluruh pemerintah daerah di Solo Raya (Solo, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten) dan sepakat untuk membuat suatu kebijakan dengan menciptakan suatu identitas wilayah dengan city branding Solo the Spirit of Java”.


Daftar Pustaka

Kartajaya, Hermawan & Yuswohady. 2005. Attracting Tourist, Traders, and Investors : Strategi Memasarkan Daerah di Era Otonomi. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
Krisna, Bayu. 2008. Mendulang Rupiah Lewat Kemampuan Berbicara. Jakarta: Tangga Pustaka.
Murfianti, Fitri. 2010. Membangun City Branding Melalui Solo Batik Carnival. Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan, Vol.2, No. 1.
Nugroho, Adhityo. 2014. Slogan Solo The Spirit Of Java Sebagai Promosi Pemerintah Kota Solo Untuk Go International (Implementasi Penggunaan Slogan “Solo, The Spirit Of Java” Dalam Strategi City Branding Kota Solo Melalui  Penyelenggaraan Event Kebudayaan Tahun 2012). Universitas Sebelas Maret
Pfefferkom, Julia Winfield. 2005. The Branding of Cities:Exploring City Branding and The Importance of Brand Image. New York : Syracuse University.
Rahajeng, Shabrina O. 2007. Solo the Spirit of Java. Universitas Diponegoro Semarang.
Riyadi. 2009. Fenomena City Branding Pada Era Otonomi Daerah. Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan, Vol. 5, No. 1.
Soebagyo. 2010. Strategi Pengembangan Pariwisata Di Indonesia. Jurnal Liquidity Vol. 1, No. 2.
Yeshin, Tony. 2004. Integrated Marketing Communications, The Holistic Approach. Oxford : Elseiver Butterworth Heinemann.

Karya: Annisa Nindya Dewi1
1 Magister Sosial Universitas Sebelas Maret

Kamis, 29 November 2018

Kajian Living Qur’an dan Hadis dengan pendekatan Ilmu Sosiologi Indonesia

Kajian di bidang living Qur’an dan Hadis telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan objek kajian Qur’an dan Hadis. Selama ini kajian Qur’an dan Hadis lebih banyak dilakukan kepada objek teks (Oleh para Sarjana Tafsir Al-Qur’an dan Hadis), maka kajian mengenai Living Qur’an dan Hadis merupakan ranah baru yang belum banyak diteliti oleh akademisi dan ilmuan sosial di Indonesia. Masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia dengan berbagai ragam budaya, nilai, dan norma masyarakatnya; memunculkan berbagai fenomena sosial yang menarik untuk diteliti dengan pendekatan sosiologi. Objek kajian berupa pengamalan (action) dari sebuah pemahaman masyarakat terhadap Qur’an dan Hadis inilah yang saya sebut sebagai objek kajian living Qur’an dan Hadis dalam perspektif Sosiologi Indonesia.

Belakang ini mulai berkembang kajian yang lebih menekankan kepada aspek respon masyarakat terhadap kehadiran Qur’an (Al-Qur’an al-Hayy) atau Al-Qur’an in everyday life. Menurut Alford T Welch (2002) dikalangan sarjana barat sekarang kajian Al-Qur,an berkembang tidak hanya pada wilayah kajian teks saja atau exegesis (tafsir), tapi juga pada wilayah the history of the interpretations of the Qur’an & the role of the Qur’an recitation. Pada aspek ketiga itulah objek kajian living Qur’an.

Menurut Mustaqim (2007) kajian living Qur’an juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dakwah dan pemberdayaan masyarakat, sebagai contoh; apabila di masyarakat terdapat fenomena menjadikan ayat-ayat Al-Qur’an “hanya” sebagai jimat atau jampi-jampi untuk kepentingan supranatural, sementara mereka sebenarnya kurang memahami apa pesan-pesan dari kandungan Al-Qur’an, maka kita dapat mengajak dan menyadarkan mereka bahwa Al-Qur’an diturunkan fungsi utamanya adalah untuk hidayah. Dengan begitu, maka cara berfikir klenik dapat sedikit demi sedikit dapat ditarik kepada cara berfikir akademik. Lebih dari itu, masyarakat yang tadinya hanya mengapresiasi Al-Qur,an sebagai jimat, bisa disadarkan agar Al-Qur’an dijadikan sebagai “idiologi transformatif” untuk kemajuan peradaban.

Sedangkan objek kajian living Hadis adalah hadis yang hidup dari hasil ijtihad (reevaluasi, reinterpretasi, dan reaktualisasi) yang disepakati bersama dalam suatu komunitas muslim, yang di dalamnya termasuk ijma’ dan ijtihad para ulama dan tokoh agama di dalam aktifitasnya.

Bagaimana cara penelitian living Qur’an dan Hadis di Indonesia? Kita harus menyepakati dan memahami terlebih dahulu bahwa objek kajian living Qur’an dan Hadis adalah fenomena sosial yang ada di Indonesia bukan kajian teks. Oleh karena itu, karena yang kita kajia adalah fenomena sosial, misalnya tentang interaksi komunitas muslim, tindakan sosial  komunitas muslim, etos kerja komunitas muslim, dll sesuai pemahaman mereka dalam mengimplementasikan Al-Qur’an dan Hadis; maka metode penelitian yang kita pakai adalah metode penelitian sosial dengan pendekatan ilmu Sosiologi. Untuk memahami fenomena living Qur’an dan Hadis diperlukan pengamatan mendalam (verstehen) dan deskripsi yang rinci, sehingga metode yang lebih tepat adalah jenis metode penelitian kualitatif model studi kasus atau fenomenologi.

Kajian mengenai livng Qur’an dan Hadis diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi bagi suluruh elemen masyarakat di Indonesia bagaimana pemahaman, penerapan, dan praktik sosial mengenai Al-Qur’an dan Hadis oleh komunitas muslimnya. Sehingga, perkembangan peradaban Negara Kesatuan Republik Indonesia bisa lebih baik lagi dan terhindar dari tindakan radikalisme.

Syamsul Bakhri, S.Pd., M.Sos.

Senin, 01 Oktober 2018

Amalgamasi Sebagai Wujud Integrasi Nasional

Integrasi berasal dari bahasa Inggris “integration” yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi sosial akan terbentuk apabila sebagian besar masyarakat memiliki kesepakatan tentang batas-batas teritorial, nilai-nilai, norma-norma dan pranata-pranata sosial. Integrasi nasional merupakan usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga tercipta keserasian dan keselarasan secara nasional (Lestari, 2015). Sebelum terbentuknya integrasi nasional, setiap aspek kehidupan haruslah memiliki modal sosial terlebih dahulu. Modal sosial merupakan penampilan organisasi sosial, seperti kepercayaan (trust), norma-norma (atau hal timbal balik) dan jaringan (dari ikatan-ikatan masyarakat), yang dapat memperbaiki efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi adanya koordinasi dan kerjasama bagi keuntungan bersama. Modal sosial berfungsi untuk memelihara integrasi sosial atau mengatasi konflik di dalam masyarakat. Modal sosial dapat berperan penting dalam pencegahan disintegrasi sosial yang mungkin lahir karena potensi konflik kekerasan (Irianto, 2005).

Robert Putnam, menyatakan bahwa asosiasi dalam masyarakat terutama yang melibatkan hubungan face to face serta hubungan horizontal diantara individu akan menghasilkan trust, norma pertukaran dan kapasitas untuk civic engagement, dimana hal tersebut merupakan esensi penting dalam sebuah masyarakat demokratis. Modal sosial dapat memberikan kontribusi tersendiri bagi terjadinya integrasi sosial (Irianto, 2005). Modal sosial menjadi penting perannya untuk mencegah disintegrasi sosial sekaligus membangun integrasi dalam masyarakat yang rawan konflik. Selain itu, modal sosial juga memiliki peran dalam memulihkan masyarakat akibat konflik. Modal sosial adalah kapabilitas yang muncul dari kepercayaan umum di dalam sebuah masyarakat atau bagian-bagian tertentu dari masyarakat tersebut. Selain itu, konsep ini juga diartikan sebagai serangkaian nilai atau norma informal yang dimiliki bersama diantara para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalinnya kerjasama (Fukuyama, 1999). 

Di Indonesia istilah integrasi masih sering disamakan dengan istilah pembauran atau asimilasi, padahal kedua istilah tersebut memiliki perbedaan. Membangun integrasi dan kohesi sosial di masyarakat majemuk yang rentan konflik seperti Indonesia sekarang ini haruslah menyentuh perbaikan pada dua dimensi baik struktur maupun kulturalnya. Dimensi struktural kita temukan dalam derajat kesenjangan atau fragmantasi dan konstelasi hubungan antar kelompok dalam masyarakat majemuk yang potensial menimbulkan konflik. Hal itu dilakukan dengan upaya mengurangi kesenjangan sosial yang mencolok antar komunitas dan memperkuat hubungan akomodatif secara timbal balik. 

Sehingga terjadi asimilasi dan amalgamasi nilai sosial-budaya serta pertukaran sosial ekonomi yang kondusif untuk integrasi sosial. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang memiliki paradigma ganda. Implikasinya adalah ada berbagai pandangan yang berbeda dalam melihat satu kejadian atau konsep. Pandangan kaum fungsional berbeda dengan pandangan konflik, demikian halnya dalam memandang integrasi, masing-masing pendekatan melihatnya secara berbeda. Dalam hal ini kita akan mempelajari pendekatan fungsional dan pendekatan konflik secara sosiologis dalam memandang integrasi (Safroedin, 1996).

Amalgamasi di Indonesia
Salah satu bentuk khusus dari proses social asosiatif yaitu amalgamasi. Amalgamasi merupakan proses sosial yang melebur dua kelompok budaya menjadi satu, yang pada akhirnnya melahirkan suatu yang baru. Amalgamasi ini akan melenyapkan pertentangan-pertentangan yang ada di dalam kelompok. Amalgamasi merupakan satu proses yang terjadi apabila budaya atau ras bercampur untuk membentuk jenis budaya dan ras baru. Cara utama dalam menentukan proses amalgamasi adalah dengan terjadinya perkawinan campur antara kumpulan etnik. Teori amalgamasi dinyatakan dalam bentuk formula A+B+C=D, disini A, B, dan C mewakili kumpulan etnik berlainan dan D mewakili amalgamasi, satu kumpulan baru terhasil daripada penyatuan A, B dan C. Sebagai contoh, kumpulan-kumpulan etnik yang sedia wujud mengamalkan perkawinan campur lalu membentuk satu genarasi baru atau budaya baru tanpa menuruti budaya asal mereka (Amirah, 2012).

Amalgamasi merupakan istilah perkawinan campur antar etnis, contohnya etnis Jawa dan Madura. Amalgamasi biasa dikaitkan dengan asimilasi budaya karena berkaitan dengan interaksi antara dua budaya berbeda. Dalam prosesnya, asimilasi pada amalgamasi biasa terjadi konflik, baik antar individu pelaku amalgamasi, antar keluarga pelaku amalgamasi, maupun antara individu dan keluarga. Konflik biasa terjadi ketika ada perbedaan kepentingan yang diperjuangkan oleh kedua budaya tadi. Dalam amalgamasi, kepentingan yang diperjuangkan adalah dominasi budaya. Konflik tersebut akan terus terjadi selama egoisme budaya tetap dipertahankan dan tidak adanya keinginan untuk memahami budaya lain (Yunita, 2012).

Amalgamasi merupakan salah satu akibat dari adanya hubungan sosial yang terjadi pada masyarakat yang terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, juga tidak terlepas dari adanya interaksi antara satu suku dengan suku lainnya. Kejadian yang demikian dalam interaksi sosial adakalanya mengandung arti yang positif, tetapi ada juga yang bersifat negatif nantinya dalam menyatakan identitas suku bangsa (etnik) dari masing-masing individu yang telah melakukan ikatan perkawinan. Amalgamasi telah banyak terjadi di Indonesia.

Perkawinan campuran orang Tionghoa dengan orang Indonesia yang melahirkan penggolongan orang Tionghoa Indonesia yang dalam hal ini hasil perkawinan campuran dinamakan orang peranakan. Penggolongan tersebut juga menyangkut soal derajat penyesuaian dan akulturasi dari para perantau Tionghoa itu terhadap kebudayaan Indonesia yang ada di sekitarnya. (Koentjaraningrat, 1997). Selanjutnya perkawinan campuran orang Minangkabau dengan suku bangsa lain (Jawa, Sunda, Bugis, Melayu Riau, Batak, dan lain sebagainya) saat sedang merantau dianggap suatu hal yang biasa menurut adat Minangkabau dan kemungkinan besar terjadi karena kebiasaan kaum muda Minangkabau merantau (mencoba mengadu nasib di daerah lain di luar wilayah Minangkabau). Pilihan yang paling ideal menurut adat kebudayaan Minangkabau ialah mengawini anak perempuan dari mamak sendiri (atau di beberapa tempat juga kemenakan perempuan dari ayah) yang disebut sebagai “mengambil anak pisang”. Kalau tidak, sebaliknya mengawini gadis-gadis dari kampung yang bertetangga, asal harus dari luar suku bangsa sendiri, yakni mengikuti eksogami matrilokal. Dianggap tidaklah pantas atau menyalahi adat bila mengawini gadis dari daerah luar lingkungan adat sendiri, jangan lagi disebut untuk mengawini gadis dari luar Minangkabau (Naim, 1994).  

Sedangkan menurut adat Batak anggota dari satu marga dilarang kawin, marga adalah kelompok orang yang eksogem. Jadi semua orang yang semarga adalah orang yang berkerabat dan dengan orang yang lain marganya dapat juga dicari kaitan kekerabatan, karena mungkin saja dia mempunyai hubungan kekerabatan dengan bibi, paman, atau saudara lain, melalui hubungan perkawinan (Ihromi, 1987). Dengan demikian, pada dasarnya warga dari suku bangsa Minangkabau dengan suku bangsa Batak tidak dilarang melakukan perkawinan campuran karena masing-masing suku bangsa melarang kaumnya kawin sesuku atau semarga yang apabila dilakukan, berarti melanggar ketentuan adat dari masing-masing suku. Di Indonesia, terutama bagi berbagai suku bangsa penduduk pribumi, perkawinan campuran (antar suku bangsa atau golongan etnis) sangat bermanfaat bagi asimilasi terutama dalam masyarakat yang melaksanakan demokrasi sosial, politik dan ekonomi (Soemardjan, 1988).

Pentingnya Integrasi Nasional 
Masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara, sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Ketika masyarakat suatu negara senantiasa diwarnai oleh pertentangan atau konflik, maka akan banyak kerugian yang diderita, baik kerugian berupa fisik materill seperti kerusakan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maupun kerugian mental spiritual seperti perasaan kekawatiran, cemas, ketakutan, bahkan juga tekanan mental yang berkepanjangan. 

Disisi lain banyak pula potensi sumber daya yang dimiliki oleh negara, yang mestinya dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat, harus dikorbankan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dengan demikian negara yang senantiasa diwarnai konflik di dalamnya akan sulit untuk mewujudkan kemajuan. Integrasi masyarakat yang sepenuhnya memang sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan, karena setiap masyarakat disamping membawakan potensi integrasi juga menyimpan potensi konflik atau pertentangan. Persamaan kepentingan, kebutuhan untuk bekerja sama, serta konsensus tentang nilai-nilai tertentu dalam masyarakat, merupakan potensi yang mengintegrasikan (Lestari, 2015).

Sebaliknya perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat seperti perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan budaya, dan perbedaan kepentingan adalah menyimpan potensi konflik, terlebih apabila perbedaan-pebedaan itu tidak dikelola dan disikapi dengan cara dan sikap yang tepat. Namun apapun kondisi integrasi masyarakat merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk membangun kejayaan bangsa dan negara, dan oleh karena itu perlu senantiasa diupayakan. Kegagalan dalam mewujudkan integrasi masyarakat berarti kegagalan untuk membangun kejayaan nasional, bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan. 

Keinginan yang kuat dari pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat, kebijakan pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, dukungan masyarakat terhadap pemerintah yang sah dan ketaatan warga masyarakat melaksanakan kebijakan pemerintah adalah pertanda adanya integrasi dalam arti vertikal. Sebaliknya kebijakan demi kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang tidak atau kurang sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat serta penolakan sebagian besar warga masyarakat terhadap kebijakan pemerintah menggambarkan kurang adanya integrasi vertikal. Memang tidak ada kebijakan pemerintah yang melayani dan memuaskan seluruh warga masyarakat, tetapi setidak-tidaknya kebijakan pemerintah hendaknya dapat melayani keinginan dan harapan sebagian besar warga masyarakat.

Sedangkan jalinan hubungan dan kerjasama di antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat, kesediaan untuk hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai antara kelompok-kelompok masyarakat dengan pembedaaan yang ada satu sama lain, merupakan pertanda adanya integrasi dalam arti horizontal. Pertentangan atau konflik antar kelompok dengan berbagai latar belakang perbedaan yang ada, tidak pernah tertutup sama sekali kemungkinannya untuk terjadi. Namun yang diharapkan bahwa konflik itu dapat dikelola dan dicarikan solusinya dengan baik, dan terjadi dalam kadar yang tidak terlalu mengganggu upaya pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat dan pencapaian tujuan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Amira, Fadhilah. 2012. Hubungan Etnik. Diakses dari: http://hubunganetnikukm.blogspot.co.id/ pada tanggal 28 Oktober 2015 pukul 06.01 WIB 
Fukuyama, Francis.1999. The End of History and The Last Man: Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal. Yogyakarta: Penerbit Qalam
Lestari, Niva. 2015. Integrasi Nasional. Diakses dari: http://lestarisurningsih.blogspot.co.id/2015/04/makalah-pendidikan-kewarganegaraan.html pada tanggal 24 Oktober 2015 pukul 13:21 WIB  
Ihromi, T.O. 1987. Pokok-Pokok Antropologi Budaya. Jakarta: Gramedia. 
Irianto, Agus Maladi. 2005. Pencarian Identitas dan Integrasi Kebudayaan pada Masyarakat Multikultural. Disajikan dalam Seminar Internasional “Keanekaragaman Budaya Sebagai Perekat Keutuhan Bangsa Menuju Indonesia Baru” yang diselenggarakan dalam rangka Lustrum VIII Fakultas Sastra UNDIP di Semarang
Krisyanto, Dimas. 2015. Perbedaan Akultuturasi Asimilasi dan Amalgamasi. Diakses dari: http://globespotes.blogspot.co.id/2015/03/perbedaan-akultuturasi-asimilasi-dan.html pada tanggal 28 Oktober 2015 pukul 05.42 WIB
Koentjaraningrat. 1997. Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Jakarta: Djambatan
Naim, Mochtar. 1984. Merantau, Pola Migrasi Suku Minangkabau. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 
Safroedin, Bahar dan A. B. Tangdililing. 1996. Integrasi Nasional : Teori, Masalah dan 
Soemardjan, Selo. 1988. Steriotip Etnik, Asimilasi, Integrasi Sosial. Jakarta: Pustaka Grafika. 
Yunita, Meriska. 2012. Amalgamasi. Diakses dari: http://mariskayunita2.blogspot.co.id/2012/05/amalgamasi.html pada tanggal 28 Oktober 2015 pukul 05.37 WIB

Annisa Nindya Dewi
Magister Sosial Universitas Sebelas Maret Surakarta
Email : sanindyadewi@gmail.com

Sabtu, 08 September 2018

Hijab: Analisis Fungsi Hijab Dari Sudut Pandang Sosiologi

A. Fenomena Pemakai Hijab 

Hijab sendiri merupakan  kata yang berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti “penghalang”. Namun yang banyak diartikan dalam masyarakat Indonesia saat ini hijab lebih mengarah kepada jilbab. Jilbab atau hijab adalah pakaian terusan panjang yang menutupi seluruh badan kecuali tangan, kaki, dan wajah yang biasanya dikenakan oleh para wanita muslim.

Sekarang ini fenomena hijab sedang berkembang. Perkembangan  hijab  di Indonesia dalam beberapa dekade dapat dibilang cukup lambat. Dimulai pada tahun 1980-an, penggunaan hijab oleh wanita Muslimah masih sangat jarang. Penggunaan hijab pada masa itu masih dianggap sebagai sebuah kekunoan dan kefanatikan dalam beragama. Bahkan sempat  terjadi  pelarangan penggunaan hijab bagi para peserta didik di sekolah-sekolah umum pada masa itu. Pada tahun 90-an secara perlahan hijab mulai  mendapatkan tempat di dunia fashion. Saat itu  juga mulai banyak pelaku fashion yang memproduksi dan meluncurkan brand-brand pakaian khusus kaum Muslimah. Kemudian pada dekade 2000-an hingga sekarang perkembangan hijab semakin pesat, baik dari segi penggunaan maupun kreasi fashion dari hijab itu sendiri. Saat ini hampir disetiap tempat kita temui wanita yang menggunakan hijab.
Di Indonesia, mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Mengenakan hijab merupakan sebuah kewajiban bagi wanita muslim. Dengan adanya hal tersebut, para kapitalis menangkap ada sebuah “pasar” tersendiri di Indonesia. Kemudian terjadilah sebuah komodifikasi busana muslim. Busana muslim, termasuk hijab yang tadinya belum memiliki variasi kemudian dibuat dengan berbagai macam model agar lebih menarik dan memberi kesan modis bagi para pemakainya. Hal ini menjadi salah satu usaha dalam sebuah proses komodifikasi hijab dan busana muslim.

Hijab sendiri merupakan budaya lama yang hingga saat sekarang ini masih ada dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan pemaikaian hijab semakin pesat. Dengan hadirnya para disagner yang semakin kreatif dalam memodifikasikan hijab pada saat sekarang ini menjadikan peminat khususnya perempuan semakin banyak. Terlepas dari mode yang begitu menarik, memiliki hijab disini sudah menjadi sebuah budaya. Artinyasemakin banyak mode-mode hijab terbaru semakin besar keinginan seseorang untuk memilikinya. Bukan hanya itu, hijab sekarang sudah menjadi gaya hidup bagi para kaum perempuan. Pemakain hijab sudah menjadi trend, sehingga lahirlah komuditi- komuditi hijabers diberbagai tempat diseluruh Indonesia.

Terlepas dari pada itu, fungsi hijab secara umum adalah sebagai penutup kepala. Namun secara sosiologi juga dapat dijelaskan beberapa fungsi hijab yang merujuk kepada fungsi latin dan fungsi manifes yang dapat dijelaskan berdasarkan teori fungsi yang dijelaskan oleh Robert K Merton.

B. Fungsi Hijab
Robert K Merton memperkenalkan konsep fungsi manifes dan fungsi laten. Kedua istilah ini merupakan bagian yang sangat penting bagi analisis fungsional. Secara sederhana fungsi manifes adalah yang dikehendaki, sedangkan fungsi laten adalah yang tidak dikehendaki. Pada definisi lain juga disebutkan bahwa fungsi manifes adalah fungsi nyata, sedangkan fungsi laten adalah fungsi tersembunyi. 

Pembedaan fungsi seperti ini banyak memberi manfaat dalam menelaah kesatuan sosial, seperti: 
  1. Membantu orang untuk memahami apa sebabnya praktik- praktik tertentu dalam masyarakat tidak masuk akal dan tidak mencapai tujuannya masih tetap diteruskan. 
  2. Kenyataan sosial dan keadaan sebenarnya akan dikenal dengan lebih baik, bila fungsi- fungsi sembunyi dari suatu fenomena sosial dipelajari. 
  3. Menemukan fungsi- fungsi sosiologis selalu menambah pengetahuan sosiologi. 
  4. Kepekaan pada fungsi- fungsi sembunyi akan membuat orang lebih hati- hati dalam menilai praktik- praktik atau kenyataan sosial.

C. Fungsi Manifes Hijab

1. Fungsi Perlindungan 
Salah satu fungsi pakaian yang tidak bisa diabaikan adalah fungsi perlindungan. Pakaian dirancang sedemikian rupa untuk melindungi tubuh dari berbagai gangguan fisik, psikologis, moral dan sebagainya. Gangguan fisik pertama dan utama bagi tubuh adalah cuaca. Hubungan anatara dan pelindungan dari pengaruh cuaca tidaklah bersifat alamiah. Pakaian berfungsi sebagai perlindungan fisik dari gangguan bnatang seperti serangga atau binatang lainnya. Setiap masyarakat merancang pakaian dari bahan tertentu dari kekayaan alam yang terdapat di sekitar mereka (tropis,sub-tropis atau kutub). 
2. Fungsi Kesopanan
Fungsi yang diharapkan orang mengenakan pakaian adalah fungsi kesopanan. Orang mengenakan pakaian dimaksudkan oleh masyarakat untuk menjaga norma dan etika kesopanan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Norma dan etika kesopanan tidak sama dalam semua masyarakat. Setiap masyarakat mengembangkan norma dan etika kesopanannya sendiri. Meskipun masyarakat mengembangkan norma dan etika kesopanannya sendiri, namun untuk beberapa hal masyarakat dimana pun memiliki kesamaan. Begitu juga halnya dengan hijab yang digunakan oleh para perempuan sebagai penutup kepala, yang bermakna juga sebagi fungsi kesopanan. 

3. Fungsi Religius 
Fungsi lain yang dimaksudkan orang dalam mengenakan hijab adalah fungsi religius. Dengan kata lain, seseorang mengenakan hijab karena dia ingin melaksanakan nilai, norma dan aturan-aturan yang diperintahkan (diwajibkan atau dilarang) oleh agama atau kepercayaan yang dianutnya. Setiap agama dan/atau kepercayaan memiliki perintah larangan dan kewajiban untuk melakukan sesuatu yang berkenaan dengan pakaian khususnya hijab.
Respon umat terhadap ajaran agama atau kepercayaannya beragam, tidak sama. Ketidaksamaan respon terhadap ajaran agama atau kepercayaan disebabkan oleh perbedaan imensitas pengajaran nilai, lingkungan (habitus) dan sebagainya. Sebagai contoh respon muslimah berbeda terhadap kewajiban dan larangan dalam memakai hijab. Paling sedikit tiga cara masyarakat merespon kewajiban dalam menutup aurat, yaitu menggunakan jilbab lebar dengan baju gamis lebar, jilbab modis dengan kombinasi baju longgar dan jilbab gaul dengan pakaian yang ketat dan pendek. Hal sama ditemukan pada umat-umat lain terhadap agama dan kepercayaan yang mereka anut.

4. Fungsi Kamuflase
Istilah kamuflase memiliki tiga arti yaitu, pertama perubahan bentuk, rupa sikap, warna dan sebagainya menjadi lain agar tidak dikenal. Kedua, penyamaran dan yang ketiga, pengelabuan. Dengan pengertian tersebut, maka fungsi pakaian adalah untuk mengubah bentuk, rupa, sikap, warna dan sebagainya. Dari orang yang mengenakan pakaian menjadi lain, tidak seperti yang aslinya atau yang sebenarnya, sehingga tidak dikenal. Atau dengan menggunakan pakaian maka orang melakukan penyamaran, pengelabuan atau penyembunyian. Pakaian dapat menyembunyikan hal atau keadaan yang tidak boleh diketahui oleh orang lain seperti cacat pada badan atau anggota tubuh lainnya. Fungsi kamuflase seperti ini merupakan hal yang biasa di dalam masyarakat manapun juga. Ketika seseorang memiliki penyakit kulit yang tidak bisa sembuh, maka pakaian tertentu dapat menyembunyikan kecacatan yang dimiliki. Pada kaum perempuan pemakain hijab sendiri terkadang berfungsi untuk melindungi rambut dari kotoran, terhindar dari panasnya matahari, dan sebagainya. 

5. Fungsi Penentu Identitas Sosial 
Pada masyarakat kontemporer Indonesia, baik di pedesaan maupun di perkotaan, pakaian dapat menjadi penentu identitas sosial. Melalui pakaian seseorang dapat ditelusuri identitasnya. Sebagai contoh ketika orang desa datang ke kota atau sebaliknya orang kota pergi ke desa. Identitas mereka pada umumnya dapat terlihat dari cara mereka berpakaian. Dan khususnya untuk pemakain hijab, penampilan orang yang berhijab juga berbeda- beda. Bagi masyarakat kelas menengah ke bawah sebagian besar menggunakan hijab dengan memilih harga hijab yang relatif murah. Sedangkan masyarakat menengah ke atas cenderung memilih hijab yang lebih bagus dan dari kain yang sangat bagus, sehingga harganya lebih mahal. Dalam masyarakat Indonesia kontemporer, dikenal istilah kampungan, udik, ndeso untuk mengungkapkan cara berpakaian orang desa. Demikian pula sebaliknya, di desa dikenal istilah cara kota atau modern untuk menunjuk pada cara berhijab orang-orang kota, perbedaan antara kota dan desa dalam berpakaian mencakup pilihan warna, bahan, potongan, cara dan waktu memakai.

6. Fungsi Penentu Stratifikasi Sosial
Hijab berfungsi sebagai penentu stratifikasi sosial dari orang-perorang atau suatu kelompok, tidak hanya ditemukan pada masyarakat pedesaan tetapi juga pada masyarakat perkotaan. Pada masyarakat pedesaan seperti busana, tato, tutup kepala, selempang atau alas kaki yang dikenakan dilihat sebagai penanda dalam penentuan stratifikasi seseorang. 

7. Fungsi Ekspresi Diri 
Hijab dapat berfungsi sebagai ekspresi diri. Dalam konteks ini, ekspresi diri dikaitkan dengan sisi afeksi dari kehidupan seperti keceriaan, kegembiraan, kesedihan, kegalauan, kegundahan, kesakitan dan sebagainya. Suatu ekspresi diri termasuk suatu kajian sosiologi bila seseorang mengekspresikan diri mempertimbangkan reaksi orang lain dalam suatu konteks interaksi sosial.

8. Fungsi Komunikasi
Fungsi hijab seperti fungsi kesopanan, fungsi religius, fungsi kamuflase, fungsi identitas sosial, fungsi stratifikasi sosial dan fungsi ekspresi diri merupakan bentuk-bentuk fungsi komunikasi. Dengan kata lain, hijab berfungsi untuk mengkomunikasikan tentang kesopanan seseorang atau kelompok, tentang ketaatan seseorang atau kelompok terhadap nilai atau norma dari ajaran atau kepercayaan yang dianut, tentang penyamaran,pengelabuan atau penyembunyian diri terhadap orang atau kelompok lain, tentang kedudukan diri bersama dengan orang lain, dalam kelompok atau dengan kelompok lain dan tentang ekspresi afeksi-emosional. 

D. Fungsi Laten Hijab

1. Fungsi Ketidaksopanan
Fungsi hijab sebagai kesopanan dan ketidaksopanan, menurut Bernard dilandasi atas argumentasi sisi kemanusiaan versus kebinatangan dari pemakai. Argumentasi sisi kemanusiaan dari pemakai menghasilkan pandangan hijab sebagai kesopanan, sebaliknya argumentasi sisi kebinatangan dari pemakai menghasilkan pandangan hijabsebagai ketidaksopanan. Ini merupakan fungsi tersembunyi dari hijab. Karena tidak semua masyarakat menggunakan hijab

2. Fungsi Perlawanan 
Keberagaman kompleks kebudayaan pada masyarakat modern memperlihatkan adanya kebudayaan khusus dalam masyarakat. Apabila kebudayaan khusus tersebut berlawanan dengan kebudyaaan induk disebut sebagai kebudayaan tandingan (countercultures). Dalam konteks inilah, hijab bisa dilihat sebagai fungsi perlawanan. Ada kelompok dalam masyarakat mengembangkan kompleks kebudayaan yang brkaitan dengan hijab yang berlawanan dengan kebudayaan induk. Seperti halnya di daerah provinsi Aceh. Bahwasanya peraturan daerah di Aceh mewajibakan seorang perempuan untuk menggunakan hijab. Akan tetapi untuk masyarakat yang datang dari luar Aceh banyak yang tidak menggunakan hijab, dikarenakan keseharian mereka memang tidak terbiasa dengan menggunakan hijab. Hal ini merupakan salah satu bentuk perlawanan, bagi mereka yang tidak mau menggunakan hijab.

3. Fungsi Diskriminasi 
Dalam kamus, diskriminasi dimaknai sebagai perbedaan perlakuan terhadap warga Negara (berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama dan sebagainya). Dalam konteks ini, diskriminasi bisa juga terjadi pada pemakaianhijab. Peristiwa diskriminatif yang berhubungan hijab tidak hanya terjadi dalam alam penjajahan tetapi juga dalam alam kemerdekaan, bahkan di Negara yang dikenal sebagai Negara penegak HAM dan demokrasi, seperti Amerika Serikat dan Negara Eropa Barat. Penggunaan pakaian yang mengisyaratkan simbol agama dilarang dipakai di sekolah-sekolah di banyak Negara Eropa Barat. Banyak pengalaman diskriminatif yang dialami oleh orang muslim dari berbagai Negara ketika mengunjungi Amerika karena memanjangkan jenggot atau mengenakan pakaian khas muslim, yakni hijab. 

E. Kesimpulan

Memakai hijab merupakan kewajiban bagi perempuan muslim yang sudah baligh, yang mana Allah telah perintahakan melalui firmannya dalam Al-Ahzab:59. Dalam ayat tersebut jelas bahwa hijab merupakan perintah wajib yang artinya tidak ada pengecualian untuk mengenakan hijab bagi perempuan yang sadar dan berakal. Dalam pengaplikasiannya dikehidupan sosial, sosiologi dapat menganalisis fungsi hijab tersebut berdasarkan teori struktural fungsional yang dijelaskan oleh Robert K Merton melalui fungsi manifest dan fungsi laten  seperti yang dijelaskan di atas. Terlepas dari hijab merupakan kewajiban, ada fungsi lain yang bisa dijelaskan dalam kajian sosiologi. Dalam hal ini diantaranya fungsi manifes hijab meliputi: fungsi perlindungan, fungsi kesopanan, fungsi religious, fungsi kamuflase, fungsi penentu identitas, fungsi stratifikasi social, fungsi ekspresi diri, dan fungsi komunikasi. Adapun fungsi laten hijab meliputi: fungsi ketidaksopanan, fungsi perlawanan, fungsi diskriminasi. 

DAFTAR PUSTAKA

Damsar. 2009. Sosiologi Konsumsi. Jakarta: Universitas Terbuka
RitzerGeorge, Douglas J. Goodman. 2010. Teori Sosiologi. Bantul : Kreasi Wacana
Ritzer George, Douglas J. Goodman. 2008. Teori Sosiologi Modern. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
Ritzer George, Douglas J. Goodman. 2008. Teori Sosiologi dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern. Yogyakarta: Kreasi Wacana. 
Sunarto, Kamanto. 1993. Pengantar Sosiologi. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Karya: Mentari, M.Sos